Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83) dan Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Kebudayaan;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  6. Bidang Kebudayaan;
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Adapun lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2. Sekretariat.

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler, keuangan, perencanaan, pengolahan data, pelaporan, dan penyelenggaraan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Membantu Sekretaris dalam menghimpun masukan/informasi dari bidang dan seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan, tata laksana, urusan kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan protokoler.

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, merumuskan bahan kebijakan, mengendalikan kegiatan dan mengolah penyusunan laporan di bidang keuangan dan aset.

 

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

c. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

 

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

c. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

 

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

c. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

 

6. Bidang Kebudayaan.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan membawahi :

a. Seksi Kesenian.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kesenian.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

c. Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

Membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

 

Adapun lingkup fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Penetapan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengendalian kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

f.  Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

g. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) dalam lingkup tugasnya;

i.  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati yang berkenaan dengan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

j.  Penyampaian laporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

k. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diserahkan oleh Bupati.

 

2. Sekretariat.

a. Penyusunan rencana dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat;

f.  Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

i.  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

j.  Penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; dan

k. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

d) Penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;

e) Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;

f) Penyusunan perjanjian kinerja dinas;

g) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;

h) Penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dinas;

i)  Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;

j)  Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

k) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

l)  Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

m) Pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

n)  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

o)  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

p)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

f) Pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian penghargaan, penilaiaan kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;

g) Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;

h) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas;

i)  Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;

j)  Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanaan arsip in aktif;

k) Penyusunan analisis jabatan dan bezzetting;

l)  Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

m) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;

n)  Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dinas;

o)  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

p)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

q)  Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

c) Perencanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa;

d) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

e) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;

f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

h) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

i)  Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

j)  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

l)  Pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai dilingkungan Dinas

m) Pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;

n)  Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian aset daerah dilingkungan dinas;

o)  Pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah dilingkungan Dinas

p)  Evaluasi bahan perencanaan anggaran;

q)  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan

r)  Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

f.  Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

i.  Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

a) Penyusunan program kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

g) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

h) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

a) Penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

f) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

h) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

i)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

3) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

a) Penyusunan program kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

f) Pembinaan teknis administrasi dalam Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

 

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

f.  Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan

i.  Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

f) Pembinaan teknis administrasi dalam di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

h) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

i)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

f) Pembinaan teknis administrasi dalam Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

3) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

 

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

f.  Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan

i.  Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

a) Penyusunan program kerjadi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

3) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

a) Penyusunan program kerjadi Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

6. Bidang Kebudayaan.

a. Penyusunan program kerja di Bidang Kebudayaan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan;

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Kebudayaan;

d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Kebudayaan;

e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan;

f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Kebudayaan;

h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kebudayaan; dan

i.  Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

1) Seksi Kesenian.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Kesenian;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kesenian;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kesenian sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kesenian;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kesenian;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesenian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

3) Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

a) Penyusunan program kerja di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

c) Pelaksanaan urusan di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;

i)  Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi; dan

j)  Pelaksanaan tugas lain di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.